Bukannya memberantas kemiskinan dengan kebijakan struktural, malah memberantas orang miskin yang ingin mendapatkan haknya. Kalau kata orang sih, wajib vasektomi ini sudah termasuk fasis.
Dedi menegaskan langkah ini diperlukan agar bantuan pemerintah tidak terus menumpuk pada satu keluarga
Link Actions
JAKARTA, KOMPAS.TV - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, tengah menggodok kebijakan radikal yang mewajibkan peserta bantuan sosial di provinsinya untuk menjadi bagian dari program Keluarga Berencana (KB) terutama KB pria Vasektomi.
Dalam rapat koordinasi kesejahteraan rakyat bertajuk "Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah" di Pusdai Jabar, Dedi menegaskan langkah ini diperlukan agar bantuan pemerintah tidak terus menumpuk pada satu keluarga yang tak terkendali jumlah anggotanya.
JAKARTA, KOMPAS.TV - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, tengah menggodok kebijakan radikal yang mewajibkan peserta bantuan sosial di provinsinya untuk menjadi bagian dari program Keluarga Berencana (KB) terutama KB pria Vasektomi.
Dalam rapat koordinasi kesejahteraan rakyat bertajuk "Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah" di Pusdai Jabar, Dedi menegaskan langkah ini diperlukan agar bantuan pemerintah tidak terus menumpuk pada satu keluarga yang tak terkendali jumlah anggotanya.
Biar bisnis oligarki untung terus, maka dipaksalah negara membeli komoditas dari AS. Beginilah kebijakan yang keluar saat pengusaha yang jadi pemerintahnya. Mereka lebih mementingkan keuntungan perusahaan daripada kepentingan rakyat. Mereka tidak berpikir dua kali untuk membeli komoditas dari luar negeri, padahal Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan industri nasional sendiri.
Bukannya membantah dengan menaikkan tarif impor demi membangun industrialisasi nasional serta UMKM, malah mau borong produksi AS untuk menunjukkan bahwa Indonesia siap dijadikan tempat jajah produk asing. Kan, kek gitu? Mereka tidak peduli bahwa dengan membeli komoditas dari luar negeri, Indonesia kehilangan kesempatan untuk mengembangkan industri nasional sendiri, yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan rakyat. Mereka hanya memikirkan keuntungan perusahaan, bukan kepentingan rakyat.
Pemerintah Prabowo Subianto tawarkan keistimewaan untuk AS demi turunkan tarif impor. Halaman all
Link Actions
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia merayu Amerika Serikat (AS) untuk menurunkan tarif impor yang telah diketok oleh Donald Trump.
Melalui Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pemerintah menawarkan berbagai keistimewaan untuk AS.
Di antara tawaran itu, pemerintah akan meningkatkan pembelian sejumlah komoditas dari AS, yakni pangan dan energi yang berbentuk minyak mentah dan bensin.
Al Jazeera’s Investigative Unit compiles evidence of potential Israeli war crimes in Gaza.
Link Actions
Aljazeera has released an enormous trove of documentary evidence for war crimes in Gaza--including wanton destruction, targeting of civilians, and mass murder with genocidal intent.
Israeli forces kidnapped around 800 Palestinians from the occupied West Bank in March, including 18 women and 84 children. This brings the total number of Palestinians kidnapped since October 2023 to over 16,400, with 510 women and 1,300 children among them. The arrest numbers are part of a larger crackdown in the West Bank, which has resulted in the deaths of over 947 Palestinians and injuries to nearly 7,000 since October. Administrative detention is also on the rise, with 3,498 Palestinians being held without charge or trial.
🚨ALRETA🚨
#TNImasukKampus TNI-AD KODAM IX Udayana bikin MoU sama UNUD yang isinya bikin ada perlakuan khusus bagi anggota TNI masuk UNUD dan program2 militerisasi!
Link full doc https://t.co/6Rbf1GpJzq
#CabutUUTNI #TolakRUUPolri
Bantu ttd petisi di next tweet! https://t.co/hPH5DGdfsW
TNI-AD KODAM IX Udayana membuat MoU dengan UNUD yang isinya membuat ada perlakuan khusus bagi anggota TNI yang masuk ke UNUD dan program-program militerisasi!
Israeli forces have killed 14 crew members, including 8 paramedics and 5 civil defense workers, in Gaza's Rafah neighborhood. The Palestine Red Crescent Society (PRCS) announced the retrieval of 8 bodies, while 3 PRCS first responders and 1 Civil Defense paramedic remain missing. The incident occurred during an Israeli assault and siege on the Tal al-Sultan neighborhood, which began eight days ago. The PRCS has called on the international community to pressure Israel to reveal the fate of the missing personnel and ensure the protection of medical teams.
Israeli forces killed the first responders during an assault and siege on Rafah's Tal al-Sultan neighborhood that began eight days ago
Link Actions
Israeli forces have killed 14 crew members, including 8 paramedics and 5 civil defense workers, in Gaza's Rafah neighborhood. The Palestine Red Crescent Society (PRCS) announced the retrieval of 8 bodies, while 3 PRCS first responders and 1 Civil Defense paramedic remain missing. The incident occurred during an Israeli assault and siege on the Tal al-Sultan neighborhood, which began eight days ago. The PRCS has called on the international community to pressure Israel to reveal the fate of the missing personnel and ensure the protection of medical teams.
A pro-Palestinian group [@xIsraelExposedx] has released a 350GB database exposing Israeli soldiers involved in operations in Gaza and the West Bank, using content from their own social media.
The data, submitted to the ICC and legal teams, may be used for war crimes investigations or targeted harassment. Some soldiers have received threats, prompting the IDF to urge deletion of online posts.
Israel’s PassportCard set up a $1M fund to aid reservists facing legal risks abroad.
A pro-Palestinian group [@xIsraelExposedx] has released a 350GB database exposing Israeli soldiers involved in operations in Gaza and the West Bank, using content from their own social media.
The data, submitted to the ICC and legal teams, may be used for war crimes investigations or targeted harassment. Some soldiers have received threats, prompting the IDF to urge deletion of online posts.
Israel’s PassportCard set up a $1M fund to aid reservists facing legal risks abroad.
"Saya kira salah satu program terbesar di dunia. Dan ini diperhatikan oleh dunia, banyak pemimpin-pemimpin dunia menghubungi saya, ada yang datang ke sini dan mengatakan ingin mencontoh Indonesia yang berani," kata Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/3/2025).
Seorang pengguna Instagram bernama Yudhistira90s menanyakan keberadaan video klip 'Jamrud Sydney' yang tidak ada di YouTube. Dijawab oleh loghzelebour_ori bahwa master klipnya telah hilang.
Setelah dana haji, giliran zakat mau ditelap juga. Agamanya disudutkan mulu, duitnya diharapkan.
Lebih baik, tidak membayar zakat ke lembaga yang terafiliasi dengan negara. Fokuslah membayar zakat ke lingkungan sekitar saja. Banyak orang yang membutuhkan. Insyaallah, masjid dan mushola di sekitar kita dapat dipercaya dalam penyaluran zakat.
Kamu bisa memilih salah satu dari delapan orang yang berhak menerima zakat ini.
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan potensi penerimaan zakat di Indonesia mencapai Rp 327 triliun.
Link Actions
Menurut Presiden Prabowo Subianto, potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 327 triliun. Namun, penerimaan zakat pada tahun ini hanya diharapkan mencapai Rp 41 triliun. Jika potensi zakat ini terwujud, maka dapat membantu mengatasi kemiskinan di Indonesia. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) telah melaporkan peningkatan konsisten dalam penerimaan zakat, dengan target Rp 1,35 triliun pada tahun 2025.
PANDUGA.ID, JAKARTA – Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan melaksanakan operasi informasi dan disinformasi guna menangkal ancaman terhadap kedaulatan negara di ruang siber. Langkah ini menyasar pihak-pihak yang berupaya melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan dan pemerintah, bah...
Link Actions
Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan melaksanakan operasi informasi dan disinformasi untuk menangkal ancaman terhadap kedaulatan negara di ruang siber. Operasi ini ditujukan untuk menangkal penyebaran hoaks dan pemutarbalik fakta, bukan kritik konstruktif. Revisi Undang-Undang TNI yang disahkan pada Kamis (20/3/2025) memperluas peran TNI dalam penanganan ancaman siber dan menambahkan penanggulangan ancaman siber ke dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
Masyarakat sipil dan mahasiswa menolak pengesahan revisi UU TNI ini karena dianggap terburu-buru dan minim partisipasi publik. Organisasi pegiat digital, SAFEnet, khawatir bahwa revisi ini dapat mengembalikan supremasi militer di Indonesia dan memicu militerisasi digital, termasuk penyensoran dan pembatasan kebebasan berekspresi.